Ratusan Kepala Desa di Kabupaten Kediri Geruduk Kantor Pemkab

Massa yang tergabung dalam PKD Kabupaten Kediri geruduk kantor pemkab. (Foto: B. Setioko/JatimTIMES)
Massa yang tergabung dalam PKD Kabupaten Kediri geruduk kantor pemkab. (Foto: B. Setioko/JatimTIMES)

KEDIRITIMES – Ratusan kepala desa se Kabupaten Kediri tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa (PKD) menggeruduk Kantor Bupati Kediri Hj Haryanti Sutrisno di Jalan Soekarno Hatta, Ngasem, Kediri, Jawa Timur, Kamis (6/12/2018). Kedatangan mereka menuntut bupati Kediri agar segera melaksanakan pengisian perangkat desa yang kosong.

Dari pantauan KediriTIMES.com, sebelum berangkat ke kantor bupati Kediri, massa berkumpul sejak pagi di area Simpang Lima Gumul. Mereka lalu  datang ke pemkab dengan pengawalan dari petugas kepolisian. Tiba di kantor pemkab, massa berkumpul di halaman masjid.

Saat akan masuk ke kantor bupati Kediri, PKD sempat terhadang oleh petugas Satpol PP Kabupaten Kediri dan petugas kepolisian. Akibatnya terjadi insiden dorong-mendorong antara para kepala desa dengan petugas gabungan.

Bahkan sempat terjadi kekerasan antara PKD dan petugas gabungan. Aksi itu dapat diredam dan pada akhirnya mereka ditemui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Satirin dan Kepala Bagian Hukum Sukadi.

Setelah mengadakan pertemuan yangbjuga dihadiri inspektorat, disepakati perwakilan kepala desa akan berangkat ke Kementerian Dalam Negeri  untuk menanyakan putusan Mahkamah Agung Nomor : 28P/HUM/12018 tertanggal 20 Agustus 2018.

Ketua PKD Kabupaten Kediri Yohansyah Iwan Wahyudi mengungkapkan kedatangannya ke kantor pemkab bermaksud untuk menemui bupati Kediri. Tujuannya untuk meminga waktu audiensi segera mengangkat perangkat desa. 

 "Hasilnya pertemuan kami dari perwakilan kepala desa dan bersama perwakilan Pemkab akan ke Mendagri untuk mengambil keputusan tentang pengangkatan perangkat desa," ungkap Yohansyah.

Dari keterangan Yohansyah, di Kabupaten Kediri banyak kekosongan perangkat desa. Hal itu membuat kinerja di tingkat desa tidak maksimal.

"Kami jelas kewalahan bila tidak ada perangkat desa. Baik itu dari segi pelayanan dan administrasi," ungkapnya.

Dengan adanya insiden itu, Yohansyah menyampaikan permohonan maaf kepada petugas gabungan. "Kami memohon maaf atas kejadian ini karena selama ini diombang-ambingkan dan tidak mendapatkan respons baik,” ucap dia. (*)

 

Pewarta : Bambang Setioko Kediri TIMES
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Kediri TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]kediritimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]kediritimes.com | marketing[at]kediritimes.com
Top