Rasio Pajak Indonesia Dinilai Turun, Jokowi : Kalau Langsung Kita Naikkan Terjadi Shock Ekonomi

Jokowi dan Prabowo adu data tentang rasio pajak (Ist)
Jokowi dan Prabowo adu data tentang rasio pajak (Ist)

KEDIRITIMES, MALANG – Rasio pajak Indonesia sampai tahun 2018 tercatat 11,5 persen. Dimana dengan rasio pajak tersebut, negara mampu menarik pajak sebesar Rp 1.315,9 triliun. Dibandingkan di tahun 2017, rasio pajak Indonesia tahun 2018 mengalami peningkatan. Dimana dari rasio pajak 10,7 persen naik menjadi 11,5 persen dari PDB. Kenaikan rasio pajak inilah yang membuat pemerintah Joko Widodo (Jokowi) memiliki kepercayaan diri, bahwa rasio pajak tahun 2019 akan kembali meningkat. 

Tapi, pertumbuhan rasio pajak tersebut dipertanyakan oleh Prabowo Subianto capres nomor urut 02. Dimana, Prabowo menyatakan rasio pajak Indonesia kalah dengan Malaysia. Dimana rasio pajak di negara jiran mencapai sekitar 19 persen. Bahkan, Prabowo menyampaikan, rasio pajak di bawah kepemimpinan Jokowi jauh dibandingkan di era Orde Baru.

"Di masa itu tax ratio bisa mencapai 14 sampai 16 persen. Kini di bawahnya. Artinya, setiap tahun kita kehilangan sekitar 60 miliar dollar," kata Prabowo yang juga menegaskan agar Indonesia bisa mencontoh negara-negara lain seperti Malaysia. "Tax rasio Malaysia sudah 19 persen karena mereka mempergunakan teknologi dan menerapkan transparansi," imbuh capres 02 ini.

Pernyataan Prabowo tersebut ditanggapi Jokowi dengan menyampaikan, bila dinaikan rasio pajak secara mendadak akan terjadi shock ekonomi. "Kalau naik drastis, misalnya dalam satu tahun dari 10 menjadi 16 persen, akan terjadi shock ekonomi," tegasnya.

Jokowi melanjutkan, negara tentunya berharap mendapat pemasukan pajak yang besar. "Tapi tentunya tidak bisa langsung. Kita naikkan tax ratio secara gradual. Tidak mungkin mendadak langsung dinaikkan. 750 triliun rupiah ditarik langsung, bisa shock perekonomian," ujarnya.

Jokowi pun membeberkan data terkait rasio pajak melalui keberhasilan program tax amnesty. Penerimaan negara dari program tax amnesty mencapai Rp 135 triliun. Terdiri dari uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp 18,6 triliun.

Selain hal tersebut untuk meningkatkan tax rasio akan dilakukan peningkatan basis perpajakan, memaksimalkan Automatic Exchange of Information (AEoI). Serta membangun data base dan informasi perpajakan yang semakin terintegrasi dan terbaru. "Jadi untuk meningkatkan tax ratio tidak bisa mendadak. Bisa shock ekonomi, kita naikkan secara gradual," tegas Jokowi.

Terkait tax ratio yang disampaikan Prabowo, memang sempat menjadi bahan polemik juga. Saat menyampaikan tax ratio di Orba lebih tinggi dibanding tahun-tahun di mana Jokowi berkuasa. Padahal, dari data Center of Indonesian Tax Analysis (CITA), tax ratio era Orde Baru (kurun 1990-1998) dan sebelumnya, tak pernah lebih tinggi daripada tax ratio selama era Reformasi. 

Tax ratio RI  tahun 2012 mencapai 9,70%, kemudian 9,65% (2013), 9,32 persen (2014), 9,19% (2015), 8,91% (2016), dan 8,47% (2017). Adapun tax ratio pada tahun 2005 mencapai 10,76% dan tahun 2001 sebesar 9,63%. Sementara itu dari hasil pelacakan dari Nota Keuangan dan APBN (Kemenkeu), tax ratio 1990-1998 berturut-turut sebesar 6,19% (1990), 6,72% (1991), 7,31% (1992), 7,30% (1993), 7,68 persen (1994), 8,20% (1995), 7,86% (1996), 8,03% (1997), dan 6,05% (1998). Ditarik mundur lebih ke belakang, tax ratio Indonesia pada 1972 mencapai 7,33%, kemudian 6,70% (1980), dan 5,25% (1984). 

Data tersebut diperkuat dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan,  capaian realisasi penerimaan pajak 2018, merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2012. Yakni sebesar 12,5%. 

 

Pewarta : Dede Nana
Editor : A Yahya
Publisher :
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]kediritimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]kediritimes.com | marketing[at]kediritimes.com
Top