Gugatan Warga Rp 30 Triliun Kalah, Lahan Gugatan Akan Jadi Pabrik Karet

Lahan yang dipersengketakan di Tegalrejo dan dimenangkan pihak PTPN XII Pancursari (dok MalangTIMES)
Lahan yang dipersengketakan di Tegalrejo dan dimenangkan pihak PTPN XII Pancursari (dok MalangTIMES)

KEDIRITIMES, MALANG – Masih ingat dengan kasus perdata  terkait perebutan lahan antara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII Pancursari di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe) seluas 177,03 hektar (ha) dengan warga?. Saat itu, warga desa Tegalrejo, menggugat pihak PTPN XII Pancursari sekitar Rp 30 triliun, tepatnya Rp 30.170.000.000.000,- (Tiga Puluh Triliun Seratus Tujuh Puluh Miliar Rupiah).

Gugatan tersebut kandas di tengah jalan, saat Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen menyatakan gugatan perdata warga dianggap kabur atau tidak jelas. Sehingga dinyatakan kalah dalam sidang perebutan lahan seluas 177,03 ha.

Kekalahan gugatan perdata warga dengan nomor perkara 115/Pdt.G/2018/ PN.Kpj ini, diputus beberapa hari lalu oleh PN Kepanjen. Dimana, dari hasil keputusan sidang penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 2 tahun 2015 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Malang itu cacat hukum dan diduga adanya upaya pemalsuan.

Pihak PTPN XII Pancursari yang sudah menerima putusan hukum tersebut, berancang-ancang mengambil langkah selanjutnya. Yakni, menertibkan lahan-lahan bersengketa di atas lahan miliknya. "Kami akan tertibkan lahan yang dipersengketakan. Dimana kita nanti akan juga melibatkan pihak berwajib dan pemangku kepentingan lainnya," kata Hendro Prasetyo Manager PTPN XII Kebun Pancursari kepada malangtimes.com. 

Penertiban lahan tersebut nantinya, masih menurut Hendro, bakal dibangun pabrik karet serta difungsikan untuk lahan tanaman karet. Dimana, warga desa bisa terlibat dalam proses tersebut. Sehingga lahan yang dipersengketakan dan telah membuat Ari Ismanto saat itu Kepala Desa (Kades) Tegalrejo, harus menjalani hukuman penjara 3,6 tahun, bisa juga menjadi lahan pekerjaan warga.

Hendro pun menegaskan hal tersebut. Dimana rencana pendirian pabrik karet serta lahan tanaman karet akan membuka lapangan pekerjaan bagi warga. "Itu bisa jadi lapangan pekerjaan warga sendiri. Nantinya sebagian lahan akan kita terbitkan KSU (Kerja Sama Usaha) dengan warga," ujarnya.

Tapi, tegas Hendro, pihaknya berharap banyak bahwa KSU nantinya berjalan tertib. “Kami siap kerja sama dengan warga, tetapi harus kooperatif dengan kerja sama yang baik dan benar. Kami juga siap sediakan lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan warga, khususnya Desa Tegalrejo,” tegasnya.

Seperti diketahui, sejak September 2018 lalu, warga melalui kuasa hukumnya Mintarsa Anuraga melayangkan gugatan senilai Rp 30 triliun kepada beberapa pihak terkait. Yakni, pihak PTPN XII Pancursari, PTP III Medan, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional melalui Badan Pertanahan Kabupaten Malang. 

Tuntutan warga Tegalrejo didasarkan adanya beberapa persoalan hukum yang dinilai cacat. Seperti penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 2 tahun 2015 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Malang. SHGU ini dinilai cacat hukum dan diduga adanya upaya pemalsuan.

Kronologis mencuatnya gugatan senilai Rp 30 Triliun menurut Anuraga, tidak terlepas dari sejarah proses pengelolaan lahan PTPN XII Pancursari. Tahun 1957 tanah eks perkebunan milik Belanda dilakukan nasionalisasi tanah. Satu tahun kemudian, berdirilah Desa Darurat Tegalrejo yang lokasinya berada di atas tanah eks perkebunan Belanda yang sudah dinasionalisasikan. “Tahun 1980 lahir Surat Keputusan (SK) Mendagri nomor 414 tahun 1980 mengenai berdirinya Desa Tegalrejo Definitif. SK ini yang menjadi dasar warga saat itu mengurus sertifikat hak milik dari tahun 1980 sampai tahun 1983,” urai Anuraga.

Persoalan timbul dengan adanya Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan Mendagri dengan nomor 35/HGU/DA/88 di tahun 1998 untuk PTP XXIII yang kini berubah menjadi PTPN XII. Isi dari HGU Mendagri tersebut menyatakan bahwa, dalam area tersebut sudah ada pemiliknya dan diharapkan permasalahan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Harapan HGU Mendagri tersebut, ternyata mengalami jalan buntu. Cara kekeluargaan antara kedua belah pihak tidak bisa menghasilkan keputusan yang sama-sama menguntungkan. Sehingga akhirnya masuk ke ranah hukum.

Pada tahun 1996, pemerintah melalui Menteri Agraria mengeluarkan SK nomor 3 dan 4 yang membatalkan penerbitan HGU Mendagri tersebut. Lahirnya SK Menteri Agraria tersebut, ucap Anuraga, di tahun 1998, terdapat 299 bidang tanah masyarakat desa Tegalrejo sejumlah 598 kepala keluarga (KK) yang diterbitkan SHM.

“Persoalan muncul saat Dinas Pertanahan Kabupaten Malang menerbitkan SHGU tahun 2010 untuk PTPN XII. Inilah yang kami gugat kembali, baik pihak PTPN, Kemendagri maupun BPN Kabupaten Malang,” ucap Anuraga. Sayangnya, gugatan warga desa Tegalrejo kandas dan kalah dalam persidangan di PN Kepanjen.

Pewarta : Dede Nana
Editor : A Yahya
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]kediritimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]kediritimes.com | marketing[at]kediritimes.com
Top