Jadi Bupati Lumajang, Harta Thoriq Malah Turun Rp 900 Juta

Bupati menerima berkas hasil pemeriksaan dan verifikasi kekayaan oleh KPK di Surabaya (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)
Bupati menerima berkas hasil pemeriksaan dan verifikasi kekayaan oleh KPK di Surabaya (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)

KEDIRITIMES, LUMAJANG – Hasil pemeriksaan dan klarifikasi harta kekayaan penyelenggara negara terhadap Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq oleh KPK yang berlangsung pada hari ini, Kamis (11/7) di Surabaya menghasilkan angka penurunan jumlah kekayaan orang nomor 1 di Lumajang tersebut.

Sebelum menjabat sebagai Bupati Lumajang harta kekayaan H. Thoriqul Haq tercatat Rp 9.247.000.000, yang terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi, tabungan dan harta bergerak lainnya, kini setelah menjabat sebagai Bupati Lumajang jumlah tersebut turun menjadi Rp 8.351.490.484.

“Ya turun memang. Turunnya Rp. 895.000.000. Itu karena saya jual mobil dan tidak saya belikan lagi. Juga tidak saya wujudkan barang yang lain, karena memang saya sedang banyak keperluan,” kata Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq via sambungan ponselnya dari Surabaya, malam ini.

Bupati Lumajang juga mengatakan, pemeriksaan berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dan berlangsung selama 1,5 jam di bawah pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dijelaskan, penurunan ini terbesar terjadi kepemilikan alat transportasi dan mesin yang sebelumnya Rp 1.166.000.000, berkurang dengan jumlah yang cukup besar yakni Rp 900 juta. “Jadi saat ini untuk item alat transportasi saya nilainya tinggal Rp 266 juta saja,” jelasnya kemudian.

Sementara dalam keterangan surat berharga yang dimiliki Bupati Lumajang, sejak sebelum menjadi Bupati Lumajang sampai sekarang tetap dalam posisi 0. “Ya saya memang dari dulu tidak punya surat-surat berharga dan sampai sekarang tetap tidak punya,” paparnya kemudian.

Yang ada peningkatan terjadi pada harta kas dan setara kas, yang sebelumnya tercatat Rp 52 juta meningkat menjadi Rp 56.490.000 atau naik sekitar Rp 4 jutaan.

Pemeriksaan dan verifikasi harta kekayaan pengelenggara negara ini dilakukan oleh KPK sebagai bentuk komitmen penyelenggara negara, termasuk para Bupati di seluruh Indonesia untuk melaporkan kekayaannya setelah memangku jabatan sebagai penyelenggara negara.

“Ya memang harus dilaporkan semua, kalau naik jumlahnya kita akan ditanya dari mana asalnya. Jika turun seperti saya ini, ya juga ditanya kenapa turun. Tadi sudah saya jelaskan semuanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dan Alhamdulillah semuanya lancar. Harta saya jumlahnya memang terkoreksi, tapi terkoreksi turun,” urai Thoriq.

Pewarta : Moch. R. Abdul Fatah
Editor : A Yahya
Publisher :
Sumber : Lumajang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]kediritimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]kediritimes.com | marketing[at]kediritimes.com
Top