Riski Susanti Tim Ahli Dokumentasi Publikasi Pengkaji Pelestari Cagar Budaya Provinsi Jatim (Kiri) Ketika ditemui di rumah Ketua Panji Jayabaya Imam Mubarok (Kanan). Foto (Bambang Setioko/JatimTIMES)

Riski Susanti Tim Ahli Dokumentasi Publikasi Pengkaji Pelestari Cagar Budaya Provinsi Jatim (Kiri) Ketika ditemui di rumah Ketua Panji Jayabaya Imam Mubarok (Kanan). Foto (Bambang Setioko/JatimTIMES)



Petugas dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Timur, mendatangi sejumlah tempat atau bangunan di Kota Kediri yang diduga sebagai bangunan cagar budaya. Sedikitnya ada 13 titik lokasi yang didatangi oleh Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Dari keterangan Riski Susanti selaku tim ahli Dokumentasi Publikasi Pengkaji Pelestari Cagar Budaya kepada KediriTIMES, kedatangannya bersama tim ke Kota Kediri merupakan rangkaian dari Program Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur.

Program kerja yang dimaksud berupa kegiatan melakukan pendataan sejumlah bangunan yang diduga sebagai cagar budaya.

"Tahun ini kegiatan kita ke Kota Kediri untuk mendata bangunan- bangunan yang diduga cagar budaya," kata Riski Susanti. 

Mengapa pihaknya menggunakan kata istilah diduga cagar budaya, Riski Susanti beralasan bahwa masih diperlukan kajian data terlebih dahulu sebelum nantinya ditetapkan.

"Karena belum ditetapkan maka kita pakai istilah diduga cagar budaya," pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, di tahun 2019 tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur mentargetkan ada 13 bangunan yang diduga sebagai bangunan cagar budaya yang perlu dikaji untuk didata.

Diantaranya seperti Bangunan Gereja Merah, Kantor Polres Kediri Kota, Rumah Dinas Kapolresta Kediri, Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, SMAN 1 Kota Kediri, Gedung kantor bangunan BI Kediri, Stasiun Kediri serta struktur jambatan lama dan masih banyak lainnya.

Beberapa bangunan yang disebutkan tadi hingga sampai sekarang masih dipakai dan difungsikan oleh pemiliknya.

Riski menjabarkan beberapa paramater yang digunakan sebagai acuan dikatakan bangunan cagar budaya, harus memenuhi beberapa kriteria antara lain merujuk pada usia berapa lama bangunan tersebut, lagam gaya arsitektur yang mewakili masanya, serta nilai penting yang dikandung, semisal bangunan yang dulunya ditempati oleh tokoh atau pejabat pemerintah. 

Disamping itu, juga ada bangunan atau fasilitas yang dikerjakan oleh pemerintah mendukung prasarana seperti sekolah, dan gereja. Ia tidak memungkiri jika selama pelaksanaan tugas berlangsung di lapangan sebelumnya ada pemilik yang tidak mengizinkan atau menolak tempatnya untuk didata sebagai cagar budaya. 

Ini dikarenakan masih adanya pola pikir dari masyarakat yang merasa khawatir jika bangunan miliknya ditetapkan sebagai cagar budaya nantinya tidak bisa dipugar.

"Proses kita mendata itu kan didahului melalui proses perizinan. Nah Ketika ada diizinkan baru kita, mulai mendata. Ketika tidak diizinkan ya kita tidak bisa mendata. Karena si pemilik atau penguasa tidak memberi izin kepada kita kan. 

Sebenarnya banyak pemilik atau pengelola, atau pun penguasa bangunan itu yang ketakutan. Kalau bangunan saya di data sebagai cagar budaya, nanti gak bisa begini gak bisa begitu untuk merubah. Nah ini perlu sebenarnya ada semacam sosialiasi semacam Pelestarian tentang UU Pelestarian," paparnya.

Ia berharap setelah kegiatan kajian pendataan ini selesai, nantinya ada upaya proses penetapan cagar budaya, yang dilakukan oleh pimpinan kepala daerah setempat, Bupati atau Wali Kota. 

"Dari hasil kajian tim ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur itu, timbul rekomendasi. Rekomandasi ini dibawa kepada Wali Kota Kediri ya. Saya bicara dalam konteks Kota Kediri, untuk nanti dijadikan pertimbangan dalam penetapanya. Jadi Prosedurnya seperti itu," pungkasnya. 

Sekedar diketahui jika dibandingkan dari daerah lain di Jawa Timur semacam Surabaya, Bondowoso, Kabupaten Kediri, Bojonegoro dan Ponorogo, Kota Kediri hingga sampai sekarang belum memiliki tim ahli cagar budaya.

"Tim ahli cagar budaya untuk saat ini, Kota Kediri belum ada. Tapi diharapkan Kota Kediri punya, karena kabupaten kota itu harus memiliki tim ahli cagar budaya. Semantara ini masih pakai tim ahli cagar budaya provinsi," paparnya.

 

Tag's Berita Kediri berita kediri

End of content

No more pages to load