Gelar Sosialisasi Program dan Kepatuhan Hukum, BPJSTK Kediri Gandeng Kejari (Foto:  BPJSTK Kediri)

Gelar Sosialisasi Program dan Kepatuhan Hukum, BPJSTK Kediri Gandeng Kejari (Foto: BPJSTK Kediri)



Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS) Ketenagakerjaan Kediri bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menggelar sosialisasi program dan kepatuhan hukum.

Acara tersebut berlangsung Senin (8/7) di aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. 

Turut hadir dalam acara tersebut Anwar Riza Zakaria kepala seksi perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kediri Agus Suprihadi, Kepala Bidang Kepesertaan dan petugas pemeriksa cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri. 

Hadir sebagai undangan peserta adalah badan usaha tidak patuh. "Ada 25 badan usaha yang kami undang dan hadir di Aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri," ujar Agus Suprihadi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kediri.


Lanjut Agus, tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pemberi kerja, mulai dari kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan seluruh pekerjanya baik karyawan tetap maupun tidak tetap.


"Karena sesuai peraturan Undang Undang No. 24 Tahun 2011, semua karyawan wajib diberi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Agus.


Serta, untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja BPJS Ketenagakerjaan Kediri bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Diharapkan, dengan kerjasama tersebut semua perusahaan patuh pada hukum dan undang undang. "Bisa saja nanti perusahaan yang tidak patuh akan dipanggil oleh kejaksaan," tuturnya.


Dari undangan dan sosialisasi tersebut, semua badan usaha yang hadir siap untuk mendaftarkan semua karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.


Untuk diketahui, banyak program dan manfaat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi diri dari resiko pekerjaan.


BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program penting. Yaitu perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM),  Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Serta semua pekerja berhak mendapatkan jaminan perlindungan dari resiko bahaya kerja," pungkas Agus. 


End of content

No more pages to load